Ketua Bidang Organisasi Gerakan Pemuda Ansor Situbondo, Fathullah Uday, mengungkapkan pandangannya setelah kegiatan akreditasi organisasi di Kebun Panglima, Kelurahan Ardirejo, pada Sabtu, 22 Juni 2024.
Menurut Fathullah, penggunaan nama pribadi bupati untuk GOR tidak hanya menunjukkan kurangnya literasi sejarah, tetapi juga mengabaikan banyak tokoh pejuang lokal dan nasional yang telah berjasa bagi kemerdekaan Indonesia.
"Menggunakan nama pejuang lebih tepat untuk menghormati jasa mereka yang nyata bagi bangsa," ujarnya.
Membangun fasilitas olahraga adalah hal yang sah, namun menurut Fathullah, memberikan penghargaan berupa penamaan bangunan monumental atas nama diri sendiri terlalu dini dan terkesan dipaksakan.
"Penghargaan seharusnya datang dari pengakuan masyarakat atas jasa yang telah dilakukan, bukan sekadar penetapan sepihak," tambahnya.
Ia juga menyoroti regulasi yang mengatur penamaan ikon daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Menurut aturan tersebut, penamaan bangunan publik seharusnya mengikuti kaidah yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan keinginan pribadi.
Selain itu, Fathullah menyarankan agar dana fantastis yang dialokasikan untuk pembangunan GOR sebaiknya digunakan untuk memperbaiki sarana olahraga yang sudah ada seperti GOR Baluran dan Stadion Abdurrahman Saleh.
"Lebih baik memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan pembinaan atlet, daripada membangun fasilitas baru yang kurang prioritas," katanya.
Fathullah juga menyinggung aturan yang menyatakan bahwa nama pribadi bisa dijadikan nama monumen besar hanya setelah orang tersebut meninggal dunia.
"Apakah ini yang diinginkan? Tentu tidak. Lebih baik bupati menurunkan ambisi pribadi untuk menghindari polemik," ujarnya.
Menurut Fathullah, kritik ini bukan berasal dari rasa iri atau dengki, melainkan dari rasa sayang kepada Kabupaten Situbondo.
"Kami ingin anggaran besar dimanfaatkan dengan bijak. Banyak pasar dan sarana olahraga yang butuh pembenahan," jelasnya.
Kritik terhadap kebijakan anggaran pembangunan GOR ini juga mencerminkan ketidakharmonisan antara pemerintah dan legislatif.
"Tidak seharusnya ada ketidaksinkronan dalam kebijakan anggaran seperti ini. Jika polemik terus berlanjut, kebijakan ini perlu dikaji ulang atau bahkan dibatalkan," tambah Fathullah.
Ansor Situbondo juga menyarankan agar GOR tersebut diberi nama KHR. As'ad Syamsul Arifin, seorang tokoh muassis Nahdhatul Ulama yang juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Penamaan ini lebih tepat dan menghormati jasa tokoh yang telah berjasa besar bagi bangsa," tegasnya.
Fathullah berharap bupati bisa mempertimbangkan kembali rencana ini dengan matang dan mendengar aspirasi masyarakat.
"Kami semua ingin yang terbaik untuk Situbondo. Mari kita gunakan dana dan kesempatan ini untuk membangun sesuatu yang benar-benar bermanfaat dan bermakna bagi semua," tutupnya.
Dengan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan dan penamaan GOR bisa dilakukan dengan lebih bijak, sesuai dengan aturan dan menghormati kearifan lokal serta jasa para pejuang yang telah mengorbankan banyak hal untuk kemerdekaan Indonesia.
0Komentar