GpG8BSClGpG6TfroGpC8GSM9Gi==

Peringkat Ketiga Nasional Penurunan Stunting, Pemkab Situbondo Terima Penghargaan dari BKKBN

Bupati Situbondo, Karna Suswandi (tengah) bersama Kadis DP3A2KB Imam Darmaji (kiri) dan Direktur RSUD Besuki dr. Imam Hariyono (kanan) usai menerima penghargaan tingkat stunting terendah ketiga Nasional, Jumat (28/6/2024). (Foto: Istimewa)
Bupati Situbondo, Karna Suswandi (tengah) bersama Kadis DP3A2KB Imam Darmaji (kiri) dan Direktur RSUD Besuki dr. Imam Hariyono (kanan) usai menerima penghargaan tingkat stunting terendah ketiga Nasional, Jumat (28/6/2024). (Foto: Istimewa)

SITUBONDO - Pemkab Situbondo menerima penghargaan prevalensi stunting terendah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023.

Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo kepada Bupati Situbondo Karna Suswandi di Merapi Grand Ballroom PRPP Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/6/2024) malam.

Bupati Situbondo Karna Suswandi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Imam Darmaji mengatakan, penghargaan tersebut diterima karena Pemkab Situbondo berhasil menurunkan prevalensi stunting terendah ketiga tingkat nasional.

"Penurunan prevalensi stunting kita sangat bagus sekali ya. Di mana pada Tahun 2022 angka prevalensi stunting kita 30,9 persen turun menjadi 4,1 persen di Tahun 2023. Di tingkat nasional prevalensi stunting kita nomor tiga ini cukup membanggakan," ujarnya melalui sambungan telepon, Sabtu (29/6/2024).

Menurut Imam, keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Situbondo tak lepas dari kerja keras jajaran OPD. "Kalau tugas kami kan memberikan advokasi dan pendamping. Jadi masing-masing OPD itu ada tugasnya sendiri, kalau Dinkes itu masalah gizinya mulai dari ibu hamil hingga balita, kalau Dinas PUPP itu masalah jamban keluarga, sanitasi dan RTLH, urusan ketersediaan pangan itu menjadi tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Peternakan dan Perikanan, kalau urusan jaminan sosial itu tugasnya Dinsos," bebernya.

Imam melanjutkan, karena berhasil menurunkan prevalensi stunting terendah ketiga tingkat nasional itulah Pemkab Situbondo menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat. "Insentif fiskal ini sangat bermanfaat untuk berbagai program pembangunan di Kabupaten Situbondo," tegasnya.

Meskipun berhasil menurunkan prevalensi stunting hingga 4,1 persen di Tahun 2023, kata Imam, Bupati Situbondo, Karna Suswandi meminta jajaran OPD untuk terus bekerja keras, sehingga prevalensi stunting Kabupaten Situbondo di Tahun 2024 ini bisa kembali turun diangka 3 persen atau bahkan zero stunting.

"Kalau sesuai instruksi presiden itu 14 persen di Tahun 2024 sudah kita lalui, tetapi kemarin bapak bupati meminta stunting di Kabupaten Situbondo bisa turun lagi di 3 persen atau zero stunting di akhir 2024 ini," pungkasnya.

0Komentar