 |
| Bandar Laut Dunia (Balad Group) |
KUTIPANTAU.COM – Bandar Laut Dunia Grup (BALAD Grup) menegaskan komitmennya untuk menata ulang sektor perikanan budidaya nasional, khususnya di kawasan Gugusan Teluk Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dalam rencana besarnya, perusahaan ini tidak hanya berfokus pada perluasan budidaya laut, tetapi juga menyuarakan gagasan strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi maritim Indonesia.
Founder dan Owner BALAD Grup, HRM. Khalilur R. Ab. S, secara tegas mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, agar segera menghentikan ekspor benih bening lobster (BBL) yang selama ini dilakukan secara besar-besaran ke luar negeri. Sebagai gantinya, ia menyarankan pemerintah mengubah kebijakan menjadi ekspor lobster berukuran minimal 50 gram.
Menurut Khalilur, kebijakan ekspor BBL selama ini justru menguntungkan negara lain, terutama Vietnam, yang membeli benih dari Indonesia untuk dibesarkan di negaranya, lalu menjual kembali ke pasar internasional dengan nilai berkali lipat. “Jika ekspor BBL dihentikan dan diganti dengan ekspor lobster 50 gram, maka nilai tambah ekonomi akan tetap berada di Indonesia,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perubahan kebijakan ini akan memaksa para eksportir BBL untuk beralih menjadi pembudidaya lobster di dalam negeri. Dengan begitu, industri perikanan budidaya nasional akan tumbuh secara masif, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat ketahanan ekonomi pesisir. “Kalau para eksportir mau tetap ekspor, ya silakan, tapi lobster-nya harus dibesarkan dulu di Indonesia sampai berbobot 50 gram. Itulah bentuk kedaulatan ekonomi laut sejati,” katanya.
HRM. Khalilur juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan merusak hubungan dagang Indonesia dengan negara lain. Ia menilai, hubungan baik dengan Vietnam akan tetap terjaga karena Indonesia tetap dapat mengekspor lobster siap jual, bukan benih. “Kita tetap jual lobster ke Vietnam, hanya saja bukan lagi benihnya, tapi hasil budidaya yang matang. Jadi semua pihak tetap diuntungkan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, BALAD Grup akan berkirim surat elektronik resmi (surel) kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan gagasan ini secara langsung. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian serius agar kekayaan laut Indonesia tidak terus diekspor dalam bentuk bahan mentah. “Kita harus berhenti menjual potensi. Sudah saatnya menjual hasil,” tegas Khalilur.
Selain memperjuangkan perubahan kebijakan lobster, BALAD Grup juga tengah mengembangkan lima prioritas besar budidaya laut di Teluk Kangean, yaitu rumput laut, lobster, teripang, kerapu, dan kerang. Langkah ini merupakan bagian dari visi besar BALAD Grup menjadikan Indonesia sebagai pusat perikanan budidaya dunia.
Untuk sektor rumput laut, melalui anak usahanya Bandar Rumput Laut Nusantara Grup (BRULANTARA Grup), BALAD Grup menargetkan pengembangan hingga 50.000 hektare area budidaya di perairan Kangean. Target ini diharapkan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia.
Sementara itu, di sektor teripang, BALAD Grup akan melakukan studi banding ke China pada akhir Oktober untuk mempelajari metode budidaya modern berbasis keramba jaring apung. Teknologi tersebut akan diterapkan di Kangean untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem laut.
Tidak berhenti di sana, perusahaan juga menyiapkan budidaya kerang putih dan coklat, masing-masing untuk pasar ekspor ke China dan kebutuhan pakan lobster. Sedangkan budidaya ikan kerapu akan dimulai pada Desember 2025 melalui anak usaha Bandar Kerapu Nusantara Grup (BAKERA Grup).
Dengan seluruh program besar ini, HRM. Khalilur menegaskan bahwa kemandirian sektor perikanan budidaya harus menjadi agenda nasional. “Indonesia memiliki laut yang kaya dan subur. Tapi tanpa kebijakan yang berani, kita hanya akan jadi penonton. Karena itu saya berharap Presiden Prabowo mendukung penuh penghentian ekspor benih lobster dan menggantinya dengan ekspor lobster 50 gram,” pungkasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang mencerminkan semangat perjuangan ekonomi maritim Indonesia:
“Salam Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
0Komentar